KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 70 miliar untuk pelaksanaan padat karya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Provinsi Sulawesi Tengah

Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk bedah rumah untuk sekitar 4.000 unit rumah tidak layak huni.

“Jumlah penerima Program BSPS atau bedah rumah dari Kementerian PUPR di Provisnsi Sulawesi Tengah sebanyak 4.000 unit dengan total anggaran senilai Rp 70 miliar,” ujar Kepala SNVT Perumahan Sulawesi Tengah, Rezki Agung melalaui siaran pers yang diterima kontan.co.id, Jumat (5/6).

Baca Juga: Kehadiran Tapera bisa bikin penyaluran kredit BTN makin kencang

Menurutnya, pihaknya akan terus berupaya maksimal dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah yang layak huni. Salah satunya melalui program BSPS dengan memaksimalkan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT).

Karenanya, ia memastikan di tengah pandemi Covid-19, proses pelaksanaan BSPS di Sulawesi Tengah tetap berlangsung lancar dengan tetap mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan BSPS di masa pandemi ini.

Rezki menerangkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Perumahan Tahap I dan II, jumlah penerima bantuan BSPS di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 4.000 unit dengan rincian tahap pertama sebanyak 2.800 unit dan tahap kedua 1.200 unit. Penerima BSPS di Provinsi Sulawesi Tengah tersebar di satu kota dan delapan kabupaten.

Kabupaten/ kota yang menerima program tersebut yaitu Kabupaten Parigi Moutong (954 unit), Kabupaten Poso (500 unit), Kabupaten Tojo Una-Una (562 unit), Kabupaten Morowali (488 unit), Kabupaten Morowali Utara (349 unit), Kabupaten Banggai (616 unit), Kabupaten Banggai Kepulauan (260 unit), Kabupaten Buol (100 unit) dan Kota Palu (171 unit).

Baca Juga: Mulai 14 Juni, tarif tol Balikpapan-Samarinda resmi berlaku

Sumber pendanaan kegiatan BSPS di SNVT Sulteng pada tahun ini bersumber dari APBN murni dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) melalui National Affordable Housing Program (NAHP), dengan jumlah kuota 3.000 unit dianggarkan melalui APBN murni senilai Rp 52,5 miliar dan 1.000 unit dianggarkan melalui PLN/NAHP dengan anggaran sebesar Rp. 17,5 Milyar.

“Dalam program BSPS ini masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan bantuan berupa Peningkatan Kualitas (PK). Anggaran untuk peningkatan kualitas untuk satu unit rumah sebesar Rp 17,5 juta dengan rincian Rp 15 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang/pekerja,” terangnya.

Editor: Noverius Laoli