KONTAN.CO.ID - JENEWA. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan pada Rabu (3/5/2023) bahwa mereka telah memecat seorang ilmuwan senior, yang dikenal karena perannya sebagai kepala misi internasional ke China untuk menyelidiki asal-usul COVID-19. Adapun alasan di balik pemecatannya adalah karena pelanggaran seksual.

Reuters memberitakan, Badan PBB itu mengatakan Peter Ben Embarek, seorang ilmuwan Denmark yang sebelumnya memimpin inisiatif 'One Health' pada penyakit yang berpindah dari hewan ke manusia, telah dihapus dari jabatannya tahun lalu. 

Menanggapi pertanyaan Reuters, Ben Embarek mengatakan dia menentang tuduhan pelecehan dan menantang sanksi tersebut.

"Peter Ben Embarek diberhentikan tahun lalu menyusul temuan pelanggaran seksual terhadapnya yang dibuktikan dengan investigasi, dan proses disiplin yang sesuai," kata juru bicara WHO Marcia Poole.

Poole mengatakan kasus yang menyebabkan pemecatan terjadi pada 2015 dan 2017. Badan tersebut pertama kali mengetahuinya pada 2018. WHO tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang tuduhan pelanggaran tersebut.

Baca Juga: Tiga Tahun Berlalu, WHO Sebut Wabah Covid-19 Masih Tidak Stabil

Ben Embarek mengatakan bahwa satu insiden pada tahun 2017 segera diselesaikan dengan cara yang bersahabat. Ben Embarek mengatakan, dia tidak bisa berkomentar lebih jauh karena dia dan WHO terikat oleh perjanjian kerahasiaan sampai resolusi tercapai.

"Saya tidak mengetahui adanya keluhan lain dan tidak ada keluhan lain yang pernah disampaikan kepada saya," kata Ben Embarek dalam pesan digital. 

Dia menambahkan, "Saya sepatutnya menentang kualifikasi pelecehan dan saya cukup berharap dalam membela hak-hak saya."

Ben Embarek adalah pejabat WHO paling senior yang diketahui telah diberhentikan sejak badan PBB tersebut meluncurkan serangkaian reformasi untuk meningkatkan tanggapannya terhadap pelanggaran seksual. Dia sering dikutip di media tentang asal-usul pandemi. 

Baca Juga: Varian COVID-19 Terbaru Bernama Arcturus, Ini Peringatan WHO

Pemecatannya dapat diajukan banding melalui sistem peradilan internal PBB.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie