​​JAKARTA. Kebutuhan akan tempat tinggal terutama rumah susun di Jakarta semakin tinggi. Namun tidak sebanding dengan ketersediaan rusun.

Belum lama ini, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, warga yang terdata minta unit dirumah susun sudah hampir 11 ribu. Sedangkan unit yang tersedia yang kosong ada sekitar 1.500. Jelas, ada kesenjangan tinggi antara permintaan dan pasokan.

Sejatinya, permasalahan ketimpangan akses perumahan saat ini tengah menjadi tantangan serius di berbagai belahan dunia. Indonesia pun tak luput dari masalah itu.

Penyebabnya, masyarakat tak mampu membeli lantaran harganya sudah terlalu tinggi. Pemerintah pernah melansir, mayoritas penduduk Indonesia dengan segmen menengah bawah hanya mampu untuk melakukan cicilan rumah sebesar Rp500 ribu per bulannya. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, perlu terobosan nyata agar backlog bisa ditekan. Opsi yang bisa dipilih, pemerintah menyediakan land bank yang relatif masih tidak terlalu jauh dari perkotaan, untuk kemudian dibangun oleh swasta.

"Land bank ini sebenarnya banyak dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemda. Di sisi lain, sebenarnya, sudah ada aturan jika swasta bangun rumah mewah, maka wajib juga membangun rumah subsidi, masalahnya pengusaha properti sering kali membangun justru di tempat lain. Ini terjadi karena tidak ada sanksi tegas," ujar Bhima, Selasa (1/8) kemarin.

Pemerintah bisa meniru Singapura dimana pemerintah dan swasta berkolaborasi. Lahan disediakan, sudah dibebaskan pemerintah, sehingga swasta lebih leluasa membangun.

Urusan tanah, kata Bhima, selama ini memang jadi kendala utama pengembang karena rumitnya pembebasan, belum lagi izin konstruksi yang lama. Izin konstruksi di Jakarta saja lebih lama di banding daerah seperti Manado dan Makassar.

"Jadi memang izin di pusat saja lama. Padahal backlog di Jabodetabek paling parah. Selama ada skema land bank,  mestinya banyak swasta tertarik," ujar Bhima.

Editor: Yudho Winarto