KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang puluhan negara, termasuk sekutu utama AS, untuk bergabung dalam “Board of Peace”, sebuah dewan yang akan mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pascaperang. Namun, sejumlah pemimpin dunia menolak undangan tersebut, sementara satu negara bahkan dicabut undangannya.

Melansir The Hill, dewan ini dibentuk setelah fase pertama dari rencana perdamaian 20 poin Trump untuk merehabilitasi Gaza, menyusul gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas setelah dua tahun konflik yang menghancurkan infrastruktur wilayah itu dan menewaskan puluhan ribu warga Palestina.

Pemerintah AS meluncurkan dewan ini di sela World Economic Forum di Davos, Swiss, dengan mengundang sekitar 60 negara. Trump akan menjabat sebagai ketua dengan hak veto atas keputusan dan keanggotaan. Untuk mendapatkan kursi permanen, negara diminta membayar biaya keanggotaan US$ 1 miliar.

Bank DBS Indonesia Ungkap Alasan Pentingnya Berinvestasi di Tengah Ketidakpastian

Sejumlah negara seperti Israel, Argentina, Rusia, Hungaria, dan Arab Saudi menerima undangan tersebut. Namun, setelah ketegangan dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney terkait tarif, Trump mencabut undangan Kanada.

Berikut negara-negara yang secara terbuka menolak bergabung:

Baca Juga: Skandal Epstein: 3 Juta Dokumen Baru Ungkap Nama Besar!

Prancis

Presiden Emmanuel Macron menolak cepat undangan tersebut. Menlu Prancis Jean-Noël Barrot menyebut kewenangan Trump yang sangat luas sebagai ketua bertentangan dengan Piagam PBB. Trump bahkan sempat mengancam tarif 200% untuk anggur dan sampanye Prancis jika Macron tidak bergabung.

Jerman

Kanselir Friedrich Merz menolak dengan alasan kendala konstitusional, meski menyatakan Jerman tetap terbuka untuk bentuk kerja sama lain dengan AS.

Yunani

PM Kyriakos Mitsotakis menilai mandat dewan ini melampaui kewenangan Dewan Keamanan PBB dan mengatakan banyak negara Eropa tidak bisa bergabung dalam format saat ini.

Italia

PM Giorgia Meloni menyebut beberapa elemen dewan tidak sesuai dengan konstitusi Italia, meski tetap membuka peluang jika ada perubahan. Italia juga memerlukan persetujuan parlemen dan presiden untuk bergabung.

Selandia Baru

Menlu Winston Peters menyatakan Selandia Baru tidak akan bergabung karena peran dewan harus sejalan dengan Piagam PBB dan menilai negaranya tidak akan memberi nilai tambah signifikan.

Baca Juga: Geopolitik Global: Aliansi Putin-Xi Mengguncang Status Taiwan