KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menyiapkan peta jalan mitigasi utang pemerintah.

Langkah ini dinilai penting karena meningkatnya beban utang mulai mempersempit ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Desakan tersebut disampaikan di tengah proyeksi beban bunga utang pemerintah yang mencapai Rp 650,3 triliun pada 2027. Angka ini naik 11,7% dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp 582,2 triliun dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Said menilai pengelolaan utang tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan fiskal tahunan. Pemerintah membutuhkan strategi jangka menengah yang jelas untuk mengendalikan beban utang sekaligus menjaga kesehatan APBN.

"Kita kembali pada diskusi kita dua tahun lalu tentang peta jalan menuju APBN berimbang," ujar Said dalam rapat kerja dengan pemerintah membahas RAPBN 2027 di DPR, Kamis (27/8/2026).

Baca Juga: Adopsi AI Tembus 92%, Pemerintah Siapkan Peta Jalan untuk Perkuat Daya Saing

Menurut Said, beban utang kini semakin berat jika dibandingkan dengan kapasitas penerimaan negara.

Pembayaran bunga utang telah mencapai sekitar 19% dari penerimaan negara. Jika ditambah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, rasio beban tersebut mencapai sekitar 47%.

Kondisi itu perlu segera diantisipasi agar peningkatan kewajiban utang tidak terus menggerus kemampuan pemerintah membiayai program pembangunan.

Tekanan terhadap biaya utang juga berasal dari kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun. Said menyebut yield yang sebelumnya berada di sekitar 6,2% kini meningkat menjadi sekitar 7,1%-7,21%.

Di sisi lain, pelemahan rupiah turut meningkatkan risiko pengelolaan utang. Said mencatat asumsi nilai tukar dalam APBN berada di Rp 16.500 per dolar AS, sedangkan rupiah saat ini disebut telah berada di sekitar Rp 17.751 per dolar AS.

Baca Juga: Hyundai Sambut Insentif EV, Minta Kebijakan Konsisten dengan Peta Jalan Industri

Kombinasi kenaikan yield SBN dan pelemahan rupiah tersebut berpotensi meningkatkan biaya utang sekaligus mempersempit ruang fiskal pemerintah.

Karena itu, Said meminta Menteri Keuangan memaparkan strategi konkret untuk mengendalikan risiko utang dalam beberapa tahun ke depan. "Marilah kita bersama-sama menyiapkan peta jalan mitigasi terhadap utang kita di masa depan," tegasnya.