KONTAN.CO.ID - BEIRUT. Lebanon dijadwalkan akan mendeklarasikan ekononomi negaranya dalam keadaan darurat. Pemerintah Lebanon juga berencana mempercepat reformasi sebagai upaya untuk menyelamatkan perekonomian yang tengah goyang. 

Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri menekankan pentingnya memangkas defisit neraca perdagangan pada Senin, setelah menggelar pertemuan dengan kabinet dan pimpinan politik. 

Pertemuan itu dilakukan di tengah tingginya ketegangan di perbatasan bagian selatan Lebanon antara Hezbollah dan Israel. Ini bukanlah pertemuan resmi kementerian, namun dilihat sebagai langkah penting untuk mencapai konsensus di pemerintahan. 

Baca Juga: Krisis ekonomi kian parah, Argentina terapkan kebijakan kontrol mata uang

"Mereka yang ikut dalam pertemuan di istana, mereka bukan pejabat pemerintahan yang dapat, menurut konstitusi, mengambil keputusan. Namun mereka adalah pimpinan dari semua komunitas relijius di Libanon, dan sekte, yang menjalankan pemerintahan dan yang mewakili pemerintah," jelas Sarkis Naoum, analis politik dan kolumnis senior harian An Nahar kepada CNBC. 

"Itu sebabnya, keputusan mereka lebih baik dan berpengaruh, dan mungkin (lebih) menjanjikan dibanding dengan hasil diskusi di Kementerian," tambahnya. 

Baca Juga: Sembilan sinyal resesi Amerika ini kembali menyala merah

Lebanon merupakan salah satu negara yang tingkat utangnya terbesar di dunia. Data yang dihimpun CNBC dari Badan Moneter Internasional (IMF) menunjukkan, tingkat utang publik Libanon setara dengan 150% dari tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) mereka. 

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie