Lelang SUN Seret, Pemerintah Hadapi Tekanan Biaya Utang



KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penyerapan Surat Utang Negara (SUN) melalui lelang pada akhir Oktober 2026 menghadapi tantangan seiring melemahnya minat investor dan meningkatnya imbal hasil atau yield.

Tekanan tersebut tercermin dalam lelang SUN pada 27 Oktober 2026.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), nominal SUN yang dimenangkan pemerintah mencapai Rp 20,65 triliun, turun dibandingkan Rp 35 triliun pada lelang 13 Oktober 2026.


Nilai ini juga lebih rendah dari target indikatif sebesar Rp 30 triliun.

Baca Juga: Yield SUN Tembus 7,66%, Pembiayaan Utang Pemerintah Makin Berat

Total penawaran yang masuk dalam lelang tercatat Rp 31,09 triliun, turun dari Rp 64,9 triliun pada lelang 13 Oktober 2026. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa minat investor terhadap SUN memang melemah.

Sementara itu yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan meningkat pada sejumlah seri, terutama tenor menengah hingga panjang.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin mengejar target penerbitan dengan menerima imbal hasil yang dinilai terlalu mahal.

Katanya, kenaikan weighted-average yield pada tenor enam sampai sebelas tahun sekitar 30 basis poin memperlihatkan investor meminta kompensasi lebih besar atas risiko durasi, rupiah, dan fiskal.

“Jadi diagnosis yang tepat adalah kombinasi demand yang lebih tipis dengan supply discipline pemerintah. Selama bid-to-cover tetap rendah dan yield sekunder tinggi, pemerintah perlu menjaga fleksibilitas jadwal penerbitan agar tidak mengunci biaya utang pada level yang kurang efisien,” jelas Syafruddin kepada Kontan, Rabu (28/10/2026).

Baca Juga: Rupiah Melemah, Investor Diprediksi Selektif Ikuti Lelang SUN Rp 30 Triliun

Tak sampai situ saja, kebutuhan pembiayaan pemerintah masih cukup besar. Kemenkeu mencatat realisasi penerbitan SBN hingga akhir September 2026 mencapai Rp 497,5 triliun atau 62,2% dari target Rp 799,5 triliun.

Dengan demikian, pemerintah masih perlu menerbitkan sekitar Rp 302 triliun SBN hingga akhir tahun.

Syafruddin bilang, sisa target penerbitan SBN tersebut tidak harus dipenuhi melalui lelang SUN reguler pada November hingga Desember 2026. Setelah memperhitungkan penerbitan pada Oktober, kebutuhan pembiayaan tersebut telah berkurang.

Pemerintah juga masih memiliki sejumlah alternatif, seperti lelang SUN, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), SBN ritel, penerbitan surat utang valuta asing, pinjaman program bilateral dan multilateral, serta pengelolaan kas.

Menurut Syafruddin, pemerintah dapat menerapkan strategi penerbitan secara oportunistis, yakni meningkatkan penyerapan ketika volatilitas pasar mereda dan menahan penyerapan ketika investor meminta premi berlebihan.

Pemerintah juga perlu mengatur komposisi tenor agar tidak terlalu banyak mengunci biaya utang tinggi pada instrumen berdurasi panjang. Selain itu, ruang pinjaman program sekitar US$ 1,8 miliar dapat menjadi bantalan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan.

Baca Juga: Imbas Aksi Jual, Investor SUN Selektif Jelang Lelang Sukuk

Diketahui, yield SBN tenor 10 tahun saat ini sudah tembus 7,66% atau naik 2,8% sepekan terakhir. Pun yield SBN tenor 30 tahun bertengger di 7,45% atau naik 2% dalam sepekan.