KONTAN.CO.ID -  PARIS. Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi menunjuk Francois Bayrou sebagai Perdana Menteri keempatnya pada Jumat (13/12). 

Penunjukan ini memberikan mandat kepada politisi veteran berusia 73 tahun tersebut untuk memimpin Prancis keluar dari krisis politik besar kedua dalam enam bulan terakhir.  

Tugas utama Bayrou adalah meloloskan undang-undang anggaran 2024 yang masih tertunda, sekaligus mempersiapkan pembahasan anggaran 2025 yang lebih kompleks awal tahun depan. 

Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III-2025

Baca Juga: Perdana Menteri Baru Jepang Wacanakan Tarif Pajak Perusahaan yang Lebih Tinggi

Penolakan parlemen terhadap anggaran 2025 sebelumnya menjadi penyebab jatuhnya pemerintahan Perdana Menteri Michel Barnier.  

Bayrou, yang merupakan sekutu dekat Macron, diperkirakan akan segera mengumumkan susunan kabinetnya. Namun, ia menghadapi tantangan besar dalam merumuskan undang-undang di parlemen yang terpecah menjadi tiga blok besar tanpa mayoritas jelas. 

Kedekatannya dengan Macron, yang saat ini menghadapi penurunan popularitas, menjadi salah satu faktor yang dapat memperlemah posisinya.  

Meski demikian, Jordan Bardella, pemimpin partai sayap kanan National Rally, menyatakan tidak akan langsung mengajukan mosi tidak percaya terhadap Bayrou.  

Situasi politik Prancis yang tidak stabil telah memunculkan spekulasi mengenai kemampuan Macron untuk menyelesaikan masa jabatan keduanya hingga 2027. Ketidakpastian ini juga berdampak pada kenaikan biaya pinjaman negara dan menimbulkan kekosongan kepemimpinan di Eropa.

Baca Juga: Mengenal Keir Starmer, Perdana Menteri Baru Inggris Pengganti Rishi Sunak

Setelah pemerintahan Barnier jatuh, Macron mengadakan dialog dengan berbagai tokoh politik dari berbagai spektrum ideologi, kecuali dari partai sayap kanan Marine Le Pen (National Rally) dan sayap kiri France Unbowed. 

Namun, potensi keterlibatan Partai Sosialis dalam koalisi baru menimbulkan kekhawatiran terkait biaya politik yang harus ditanggung pemerintah.  

Seorang penasihat pemerintah mengungkapkan, “Kita akan melihat berapa miliar yang harus dibayarkan untuk mendapatkan dukungan Partai Sosialis.”