KONTAN.CO.ID. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional mulai tahun ajaran 2025–2026 dan memaksa mahasiswa asing yang sedang belajar untuk pindah ke kampus lain atau kehilangan status legal mereka di AS.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem memerintahkan pencabutan sertifikasi Student and Exchange Visitor Program (SEVP) milik Harvard, dengan alasan bahwa kampus tersebut “menumbuhkan kekerasan, antisemitisme, dan bekerja sama dengan Partai Komunis China.”

Langkah ini berdampak pada ribuan mahasiswa asing dan menandai eskalasi tajam dalam konflik antara Trump dan Harvard, universitas Ivy League yang telah menjadi sasaran kritik Trump selama berbulan-bulan.

Mengusahakan Hunian Hijau Bagi Generasi Muda Indonesia

Baca Juga: Trump Realisasikan Pembekuan Dana Hibah untuk Harvard

Retaliasi dan Tuduhan Politis

Dalam pernyataannya, Harvard menyebut tindakan pemerintah sebagai “ilegal dan merupakan bentuk retaliasi.”

“Langkah ini membahayakan komunitas Harvard dan melemahkan misi akademik dan riset kami,” demikian pernyataan resmi universitas.

Noem mengatakan bahwa izin untuk menerima mahasiswa asing adalah hak istimewa, bukan hak mutlak, dan menuding Harvard mengambil keuntungan dari biaya kuliah tinggi mahasiswa internasional untuk memperkaya endowmen mereka yang bernilai miliaran dolar.

Dalam surat resminya kepada Harvard, Noem memberi batas waktu 72 jam agar kampus menyerahkan rekaman video dan audio terkait aktivitas protes mahasiswa asing selama lima tahun terakhir jika ingin mempertahankan sertifikasinya.

Baca Juga: Survei Harvard: Indonesia Negara Paling Sejahtera, Ungguli Inggris dan Jepang

Dampak Besar terhadap Mahasiswa Asing

Menurut data Harvard, kampus ini memiliki sekitar 6.800 mahasiswa internasional pada tahun ajaran 2024–2025, mencakup 27% dari total mahasiswa.

Mahasiswa asal China merupakan kelompok terbesar, diikuti oleh pelajar dari Kanada, India, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Australia, Singapura, dan Jepang.

Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan tanggapan.

Baca Juga: Donald Trump akan Mencabut Status Bebas Pajak Universitas Harvard