KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan) Mahfud MD menegaskan, pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi dan mengendalikan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2021.

Mahfud mengatakan, pemerintah bersama semua pemangku kepentingan terkait mulai dari lintas kementerian, TNI, Polri, Kejaksaan dan para Kepala Daerah akan mengantisipasi dan mengendalikan kemungkinan terjadinya karhutla.

Ia mengatakan, negara tetangga Indonesia kerap kali melayangkan protes atas terjadinya karhutla karena dampak asap yang ditimbulkan mencapai negaranya.

Meski begitu, Mahfud mengklaim sejak tahun 2016 hingga saat ini karhutla terbilang sudah bisa teratasi dibanding tahun – tahun sebelumnya.

Baca Juga: Hadapi black campaign soal kelapa sawit, Indonesia akan gunakan strategi ofensif

Apalagi, Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden (Inpres) telah membentuk Satgas karhutla dengan Menko Polhukam sebagai koordinator dengan para menteri, TNI, Polri dan lembaga yang ditunjuk untuk tugas – tugas spesifik untuk menghadapi karhutla.

“Sejak tahun 2016 sampai sekarang semuanya sudah teratasi, saudara bisa melihat tidak pernah ada berita pihak luar negeri, protes karena udara dan hutan,” kata Mahfud dalam konferensi pers virtual usai menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla tahun 2021 di Kementerian LHK, Selasa (9/2).

Mahfud menyebut, pada tahun 2015 pemerintah Singapura mengeluarkan UU terkait anti kebakaran hutan. Isinya pemerintah Singapura boleh menangkap orang Indonesia yang membakar hutan yang asapnya sampai ke negeri Singa itu.

Editor: Yudho Winarto