KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa waktu terakhir, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari buruh.

Menanggapi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD berpendapat, protes yang disampaikan oleh berbagai pihak bukan sebuah masalah. Bahkan, penolakan dan masukan masih bisa disampaikan, mengingat pembahasan RUU ini pun belum dilakukan di DPR.

Baca Juga: Mahfud MD: RUU omnibus law cipta lapangan kerja bukan demi kepentingan investor asing

Menurut Mahfud, protes yang dilayangkan pihak-pihak tertentu disebabkan dua hal. Pertama, karena tidak ada pemahaman atas RUU yang tengah dirancang, dan kedua karena pihak tersebut memiliki pendapat yang berbeda.

"Kalau tidak mengerti bisa dijelaskan. Kalau punya pendapat berbeda ya disampaikan ke DPR, pasti diakomodasi," ujar Mahfud, Rabu (22/1).

Dia pun berpendapat, protes yang disampaikan sejumlah pihak bukan lantaran kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Apalagi, dia menyebut Presiden Joko Widodo sejak pelantikannya, sudah menyampaikan akan ada omnibus law yang menyangkut tentang penyederhanaan regulasi.

Baca Juga: Pemerintah persiapkan Omnibus Law untuk sektor keuangan

"Tetapi kalau masih dirasa kurang sekarang masih bisa dilanjutkan. Kan pembahasannya belum. Kalau sudah selesai reses di bulan ini, semuanya dibahas. Masukkan di situ semua. Nanti juga ada daftar inventarisasi masalah (DIM)dari masing-masing fraksi. Yang keberatan, masukkan di situ," jelas Mahfud.

Editor: Noverius Laoli