KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Luas wilayah konsesi PT Arutmin Indonesia diciutkan pasca anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tersebut mendapatkan perpanjangan operasi hingga tahun 2030.

Arutmin sebelumnya berstatus sebagai pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang masa kontraknya sudah berakhir pada 1 November 2020.

Pada 2 November 2020, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan perpanjangan izin operasi 10 tahun pertama. Status Arutmin kini  berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Adapun Kementerian ESDM memutuskan menciutkan wilayah konsesi Arutmin sebanyak 40,1% dari luas wilayah Arutmin saat masih berstatus PKP2B.

Baca Juga: Naiknya harga batubara akan memudahkan Bumi Resources (BUMI) untuk bayar utang

Meski demikian, Direktur Bumi Resources (BUMI) Maringan M. Ido Hotna Hutabarat mengatakan, penciutan wilayah konsesi ini tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja Arutmin dan BUMI. 

Hal ini karena Perseroan telah menyesuaikan rencana produksi sesuai dengan jangka waktu IUPK yang didapat yakni 10 tahun. “Hal ini sesuai dengan feasibility study dan rencana Arutmin 10 tahun ke depan, sehingga tidak menganggu proitabilitas Arutmin,” ujar Ido dalam paparan publik BUMI yang digelar virtual, Jumat (11/12).

Ido melanjutkan, untuk rencana produksi tahun depan, BUMI akan menyesuaikan dengan rencana produksi sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui oleh Pemerintah. Namun, BUMI mengusahakan target produksi minimal akan akan mencapai tingkat yang sama seperti  2020. Hingga akhir tahun, emiten Group Bakrie ini menargetkan bisa memproduksi 82 juta ton sampai 85 juta ton batubara hingga akhir 2020.

Per kuartal ketiga 2020, BUMI mencatatkan volume penjualan 60 juta ton, menurun 5% dari realisasi penjualan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 63,1 juta ton.

Baca Juga: Bumi Resources (BUMI) bukukan penurunan volume penjualan sebesar 5% di kuartal III

Editor: Noverius Laoli