KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Kekhawatiran atas masa depan politik dan ekonomi Hong Kong mencuat ketika aksi protes pro-demokrasi berlarut-larut dan menjadi semakin keras. Bahkan sampai-sampai China menyatakan intervensi yang kuat dimungkinkan.

Intervensi oleh pasukan Tiongkok dapat secara serius merusak kedudukan Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional yang stabil dan pintu gerbang bagi arus modal global yang mengalir ke China yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Mengutip Reuters, tidak ada kota China lain, bahkan Shanghai sekalipun, yang bisa mengambil peran Hong Kong di masa mendatang.

Baca Juga: Hukum Darurat Hong Kong paling ditakutkan para investor

Mengapa China membutuhkan Hong Kong?

Sementara China masih memiliki kontrol modal yang luas dan sering melakukan intervensi ke pasar keuangan dan sistem perbankannya, Hong Kong adalah salah satu ekonomi paling terbuka di dunia dan salah satu pasar terbesar untuk pembiayaan ekuitas dan utang.

Catatan Reuters, ukuran ekonomi Hong Kong mungkin hanya setara dengan 2,7% dari daratan China sekarang, turun dari 18,4% pada tahun 1997 ketika kembali ke pemerintahan China. Namun Hong Kong memiliki bobot pengaruh besar karena sistem keuangan dan hukumnya yang kelas dunia.

Semua itu dimungkinkan karena sistem pemerintahannya yang unik. Di bawah formula 'satu negara, dua sistem' yang disetujui sebagai bagian dari penyerahan wilayah Inggris ke China, Hong Kong dijamin kebebasan yang tidak tersedia di China daratan seperti kebebasan berekspresi dan peradilan yang independen.

Baca Juga: Jangan senang dulu, pencabutan UU Ekstradisi Hong Kong gagal puaskan pengunjuk rasa

Kebebasan ini memberi Hong Kong status khusus secara internasional, yang memungkinkannya untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan dan investasi secara independen dari China. Misal, Hong Kong tidak harus membayar tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap produk China.

Investor asing juga lebih percaya pada sistem hukum dan pemerintahan Hong Kong. Beda dengan sistem hukum Tiongkok bertanggung jawab kepada Partai Komunis China.

Editor: Khomarul Hidayat