KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) sempat gencar digaungkan. Program konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke BBG di sektor transportasi disebut-sebut ingin diseriusi.

Sebagai bukti, lahir Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 125 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG untuk Transportasi Jalan. Namun, sudah sejauh mana program ini berjalan.

Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito mengakui, ada kendala dalam program ini. Utamanya, karena kurangnya dukungan dari sisi regulasi untuk mengikat masyarakat agar beralih ke BBG. Di samping itu, harga jual Compressed Natural Gas (CNG) Rp 3.100/LSP di Jabodetabek, dinilai belum ekonomis.

Saat ini, ada 57 unit Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG) yang dikelola Pertamina retail dan mitra. “Pasar BBG memang cukup besar. Namun karena masyarakat belum wajib beralih ke BBG, pasar tersebut jadi masih terbatas. 

Jadi mesti ada pembahasan yang lebih komprehensif. Termasuk antara regulator dan produsen kendaraan,” terang Adiatma kepada Kontan.co.id, pada Kamis (2/8).

Lain hal nya dengan Perusahaan Gas Negara (PGN). Menurut Direktur Komersil PGN, Danny Praditya, BBG dalam transportasi ini berpotensi akan semakin membaik. Namun, Danny lebih senang menyebut program ini bukan sebagai konversi, namun diversifikasi.

“Kalau konversi itu kan berarti seluruh Indonesia harus punya program yang sama. Tetapi ini kita selected area, dimana ada gas dan infrastrukturnya, itu kita kembangkan buat transportasi,” ujar Danny.

Danny menyebut, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas menjadi kunci sukses atau tidaknya penerapan BBG. “Kita punya contoh adanya intervensi Pemerintah, seperti di Batam, pertumbuhannya menarik. Juga concern untuk develop komunitas. Seperti di Jakarta, kita punya komunitas Bajaj Gas. Daerah lain seperti Sukabumi dan Serang juga ada komunitas,” imbuhnya.

Editor: Handoyo .