KONTAN.CO.ID - Perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran pada akhirnya berdampak pula terhadap sektor energi di berbagai negara. Hal ini terutama terlihat ketika Iran menguasai Selat Hormuz, jalur penting pengiriman minyak dunia, sebagai bagian dari respons atas serangan yang dimuali AS dan Iran pada Februari 2026. Transportasi kapal yang membawa bahan bakar kemudian mengalami hambatan.

Beberapa negara pun telah mendeklarasikan krisis energi. Filipina misalnya, menetapkan darurat energi nasional pada Selasa (24/3/2026) dan mengaktifkan dana darurat sebesar 20 miliar peso (sekitar Rp 5,61 triliun) untuk membeli hingga 2 juta barel bahan bakar, termasuk minyak olahan dan elpiji. 

Di Bangladesh, krisis BBM membuat asosiasi pemilik SPBU khawatir hingga mengancam menghentikan operasional jika situasi tak membaik.

Kirim THR Pakai ShopeePay Berpeluang Dapat Bonus Saldo Rp10 Ribu

Sementara Korea Selatan mengaktifkan tanggap darurat nasional pada Rabu (25/3/2026) dan meminta masyarakat ikut berhemat energi.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah aman dari darurat energi?

"Indonesia masih jauh dari aman"

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai Indonesia saat ini berada dalam fase quite before the storm atau “sunyi sebelum badai”. 

Menurut Bhima, meski negara lain sudah mengeluarkan kebijakan darurat energi, Indonesia belum melakukan upaya riil, terutama dalam menyiapkan paket mitigasi.

Baca Juga: OECD Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,8% pada 2026 dan 5% di 2027

Ia menyoroti perbandingan dengan Jepang, yang memiliki cadangan BBM hingga 254 hari, sedangkan Indonesia hanya 25 hari. Jepang bahkan meluncurkan paket mitigasi berupa pelepasan 400 juta barel oleh anggota IEA, serta ekspansi pembangkit tenaga angin offshore dan hidrogen. Tujuannya, agar harga BBM tetap stabil, tidak melebihi 170 yen per liter.

“Indonesia jelas jauh dari kata aman. Konsumsi BBM dan LPG masih tinggi, sementara impor dari Selat Hormuz belum bisa dilakukan karena konflik. Jika ada alternatif, harganya tentu mahal," jelasnya, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/3/2026).

Bhima bilang, subsidi energi butuh tambahan Rp 126 triliun, dan belum ada skenario APBN Perubahan dengan DPR.

"Kita terlalu santai,” singgungnya.

Saran kebijakan 3 program dalam paket mitigasi

Bhima menyarankan agar pemerintah membuat paket mitigasi. Salah satu programnya adalah dengan menggeser anggaran terlebih dahulu.

"Soal subsidi energi harus dijaga bukan dengan menaikkan harga BBM atau LPG, tapi geser anggaran dulu," katanya.

Menurutnya, perlu ada pembicaraan mengenai APBN Perubahan di DPR. Jika ada pos belanja yang belum mendesak, Bhima menyarankan untuk bisa dipangkas.

"Masyarakat khususnya menengah kebawah tidak siap hadapi kenaikan harga BBM. Efeknya bisa downward spiral ke pelemahan daya beli, kemiskinan naik, PHK massal, terlalu berisiko," tegasnya.

Baca Juga: Banjir Likuiditas Tak Cukup, Penyaluran Kredit UMKM Terhambat Persepsi Risiko