Netflix dan lima penyedia layanan digital asing jadi pemungut pajak



KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pelanggan Grup Telkom lega. Akhirnya BUMN tersebut membuka blokir Netflix, layanan video streaming populer global. Dan perkembangan dunia digital berbasis internet memang sedang mengalami perkembangan sangat pesat. Pemerintah telah menggeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur para pelaku usaha digital. Baik itu lokal maupun asing. Regulasi tersebut adalah PP No 71 Tahun 2019  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam diskusi Webinar yang diselenggarakan Sobat Cyber Indonesia akhir pekan lalu Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Mariam F. Barata menjelaskan, seluruh penyelenggara transaksi elektronik yang berusaha di Indonesia harus mendaftarkan aplikasinya melalui layanan Online Single Submission (OSS) Kemenkominfo. "Jika tidak maka Kemenkominfo dapat melakukan blokir atas sistem elektronik tersebut,” terang Mariam.

Selain itu konsumen pengguna barang dan jasa digital musti bersiap-siap naik harga. Sebentar lagi tagihan Anda bisa lebih mahal 10%. Sebab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi menunjuk enam perusahaan asing untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) mulai 1 Agustus 2020. Adapun enam pelaku usaha yang telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN pada gelombang pertama adalah Amazon Web Service Inc, Google Asia Pacific Pte Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix  International BV, dan Spotify AB.


Apa latar belakang aturan tersebut? 

Editor: Ahmad Febrian