KONTAN.CO.ID - BANYUWANGI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan saat ini penyebaran agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) masih berpusat di wilayah Pulau Jawa saja.

Hal tersebut praktis meleset dari tujuan program Laku Pandai untuk memberikan literasi dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di kawasan terpencil, khususnya di luar Pulau Jawa.

Sebabnya, bila merujuk data OJK, layanan keuangan seperti perbankan di wilayah Jawa dan Bali saat ini sudah overbanked, sementara masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan, Sumatera Utara dan Papua justru masih kekurangan layanan perbankan.

Baca Juga: PR inklusi keuangan pemerintah 2019-2024

"Per Juni 2019 sudah ada 1,12 juta agen Laku Pandai di mana sebarannya sebanyak 65% di pulau Jawa," ujar Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Mohamad Miftah saat Pelatihan dan Gathering Media Masa di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (27/7).

Adapun, mayoritas jumlah rekening tabungan Laku Pandai juga didominasi oleh masyarakat pulau Jawa. Dari 24,22 juta rekening tabungan dasar (Basic Saving Account/BSA), sebanyak 68% berada di pulau Jawa.

Miftah menuturkan, tidak meratanya sebaran agen dan rekening Laku Pandai salah satunya disebabkan oleh fasilitas layanan penunjang seperti infrastruktur di daerah masih belum maksimal.

Baca Juga: Bank Bukopin dorong program Laku Pandai di Sukabumi

Semisal suplai listrik dan jaringan sebagian besar BTS (sinyal Telekomunikasi) berada di wilayah Jawa (55,48%) dan Sumatera (21,93%).

"Salah satu syarat utama Laku Pandai adalah dia transaksinya real time, dan memang kebanyakan menggunakan telepon seluler," ungkapnya.

Bukan cuma itu, penyebaran agen Laku Pandai juga terkendala ketersediaan jalan yang memadai dari sisi kuantitas dan kualitas untuk mendukung kelancaran proses dokumen pembukaan rekening BSA dan kegiatan monitoring agen oleh pihak perbankan.

"Proses pembukaan rekening terhambat akibat minimnya kualitas jalan menuju agen berlokasi," paparnya.

Untuk itu, OJK telah melakukan berbagai upaya agar kendala pembukaan agen Laku Pandai di daerah bisa teratasi. Salah satunya meminta dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Baca Juga: Agen Laku Pandai menopang kinerja bank pelat merah

"Untuk itu kita mencoba mendorong pemerintah, Kemkominfo itu bisa menambah coverage jaringan. Walaupun ada alternatif tapi kita memikirkan risiko karena menggunakan jaringan publik itu berisiko tinggi," jelasnya.

Editor: Yudho Winarto