KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Draft Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja turut memberi angin segar bagi para pelaku usaha sektor mineral dan batubara.

Dalam draft yang diperoleh Kontan.co.id, pada Pasal 40 tentang ketentuan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 ada sejumlah aturan yang memberi karpet merah bagi sejumlah pengusaha minerba.

Baca Juga: Apkasi berharap penyusunan RUU cipta kerja melibatkan semua pihak terkait

Sebut saja pada Pasal 83 Poin h yang berbunyi jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus batubara untuk tahap kegiatan operasi produksi yang melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan batubara yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang.

Mengutip catatan Kontan.co.id, Anggota tim perumus Omnibus Law, Ahmad Redi menjelaskan poin ini berkaitan dengan pemberian perizinan pertambangan bagi perusahaan yang melakukan pengolahan dan pemurnian mineral secara integrasi serta pemanfaatan dan pengembangan batubara secara terintegrasi.

Asal tahu saja, perusahaan tambang yang memenuhi ketentuan di atas akan diberikan insentif berupa izin penambangan sampai dengan umur tambang. "Perusahaan tambang ini dapat diberikan izin operasi produksi selama 30 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun sampai dengan umur tambang," ujar Redi, Januari lalu.

Baca Juga: Bappenas: Draf RUU ibu kota negara diserahkan ke DPR pekan depan

Editor: Handoyo .