KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pejabat pemerintahan Trump gagal meyakinkan anggota Konggres Amerika Serikat (AS) mengenai alasan pembunuhan seorang komandan militer Iran. Kubu Demokrat menjadwalkan pemungutan suara rancangan undang-undang untuk mengendalikan kemampuan presiden menyatakan perang.

Rabu, 8 Januari 2002 waktu setempat, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Menteri Pertahanan Mark Esper, Kepala Staf Gabungan Mark Milley dan Direktur CIA Gina Haspel mengadakan briefing rahasia kepada 535 anggota Kongres.

Baca Juga: Tidak ada tentara AS yang terluka, Trump: Iran tampaknya akan mundur

Pertemuan diam-diam itu digelar dalam rangka membahas keputusan Presiden Donald Trump yang memerintahkan serangan drone terhadap komandan pasukan Quds elit Qassem Soleimani di Irak minggu lalu.

Setelah sesi itu, beberapa anggota Fraksi Demokrat dan beberapa Republikan mengatakan bahwa para pejabat pemerintah tadi tidak memberikan bukti yang bisa mendukung pernyataan Trump bahwa Soleimani telah menimbulkan "ancaman mendesak" terhadap AS.

Mereka membantah argumen pemerintah bahwa pembunuhan seorang pemimpin asing di negara ketiga dibenarkan secara hukum.

Pemerintah meminta anggota parlemen percaya. "Itulah yang sebenarnya menjadi intinya. Saya tidak yakin dengan siapa saya percaya atau apa yang saya percayai dalam masalah ini. Kami telah diberitahu banyak hal berbeda yang benar-benar mengganggu," kata Eliot Engel, ketua Komite Urusan Luar Konggres, kepada wartawan.

Ketua Konggres Nancy Pelosi mengatakan tak lama kemudian bahwa majelis yang dikontrol Demokrat akan memberikan suara pada RUU Kekuatan Perang, Kamis.

Baca Juga: Iran ternyata mengirim pesan kepada Irak sebelum serangan, ini isinya

"Anggota Kongres memiliki keprihatinan serius dan mendesak tentang keputusan pemerintah untuk terlibat dalam permusuhan terhadap Iran dan tentang kurangnya strategi meraih kemajuan," kata Pelosi.

Editor: Hasbi Maulana