KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta bersikap terbuka terhadap hasil kajian ilmiah dari produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dan snus.

Dengan begitu, pemerintah dapat menyampaikan informasi yang akurat kepada publik mengenai produk yang merupakan hasil dari pengembangan inovasi dan teknologi ini.

Wakil Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Idris Mas’ud, mengatakan, pemerintah sebaiknya terdorong untuk secara aktif melakukan riset pada produk HPTL.

Alhasil, mayoritas persepsi yang berkembang di publik bahwa HPTL memiliki risiko kesehatan sama, bahkan lebih berbahaya, daripada rokok.

Baca Juga: Kendalikan konsumsi, simplifikasi tarif CHT tekan variasi harga rokok

“Selama tidak ada keterbukaan mengenai hasil riset, informasi akurat terkait HPTL ini sangat kecil bisa diperoleh masyarakat sehingga terjadi kesalahpahaman,” kata Idris dalam keterangannya, Selasa (13/7).

Idris mengungkapkan Lakpesdam PBNU sudah mempublikasikan hasil kajiannya melalui buku Fikih Tembakau-Kebijakan Produk Tembakau Alternatif di Indonesia pada 2019.

Hasilnya memaparkan inovasi teknologi diperbolehkan, bahkan dianjurkan sebagai upaya memberikan manfaat (kemaslahatan) yang lebih besar bagi umat manusia.

Kemaslahatan yang dimaksud antara lain upaya menurunkan risiko kesehatan melalui penggunaan produk HPTL.

“Sudah sejak tahun 2019, Lakpesdam PBNU melalui hasil kajiannya meminta kepada pemerintah untuk terbuka dan mendorong kajian-kajian ilmiah yang mutakhir mengenai produk tembakau alternatif ini.Kami sudah beberapa kali mengadakan diskusi melalui FGD dan bahkan audiensi dengan Kemenkes menyampaikan hal ini,” ujarnya.

Editor: Yudho Winarto