KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan belanja negara pada tahun 2022 mencapai Rp 2.708,7 triliun. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)  yang denilai Rp 770,4 triliun. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah masih akan fokus pada penanganan Covid-19 di tahun depan. Oleh karena itu, pemerintah menganggarkan anggaran kesehatan sebesar Rp 255,3 triliun atau 9,4% dari pagu belanja negara untuk tahun 2022. 

“Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN,” ujar Jokowi dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 dan Nota Keuangan, Senin (16/8). 

Kemudian, pemerintah juga menganggarkan program perlindungan sosial sebesar Rp 427,5 triliun atau 15,78% dari pagu belanja. Anggaran perlindungan sosial ini untuk membantu masyarakat miskin dan rentan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang diharapkan mampu memotong rantai kemiskinan. 

Baca Juga: Pemerintah targetkan pertumbuhan ekonomi 2022 5%-5,5%

Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas Indonesia. Bahkan, Jokowi mengharuskan Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. 

“Sehingga, kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” lanjut Jokowi. 

Pemerintah juga menganggarkan dana sebesar Rp 384,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Editor: Anna Suci Perwitasari