Pemerintah perlu meningkatkan anggaran kesehatan, ini pertimbangannya



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, ada lima fungsi belanja yang mengalami peningkatan dan mendominasi penggunaan anggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020 ini, yaitu pelayanan umum, pendidikan, ekonomi, ketertiban dan keamanan, dan perlindungan sosial.

Alokasi kelima pos belanja tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan enam fungsi belanja di bidang lainnya, yaitu pertahanan, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta di bidang agama.

Baca Juga: DPR menyetujui perubahan anggaran Kemenparekraf tahun 2020


Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, akan lebih baik apabila pos belanja kesehatan di tahun ini juga ditingkatkan dan bisa mendominasi alokasi belanja pemerintah pusat.

Sejalan dengan hal tersebut, Bhima juga menuturkan agar fungsi belanja di bidang kesehatan bisa lebih ditingkatkan pada 2021.

"Ini karena adanya beban tambahan terhadap defisit BPJS kesehatan dan situasi pandemi belum tentu berakhir pada tahun 2021, sehingga anggaran untuk stimulus kesehatan idealnya terus ditingkatkan dan mendominasi pos belanja," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (5/7).

Baca Juga: Usai Rilis Samurai Bonds, Pemerintah Masih Punya Ruang Terbitkan Utang Rp 900 Triliun

Meskipun pencairan stimulus di bidang kesehatan tahun depan berpotensi lambat seperti tahun ini, tetapi yang terpenting alokasi belanja pada bidang kesehatan ini harus terus ditambah dulu.

Penambahan alokasi belanja di bidang kesehatan, juga berfungsi agar pemerintah bisa memiliki ruang lebih apabila biaya penanganan kesehatan membengkak. Selain itu, kekhawatiran terhadap risiko adanya gelombang kedua dari pandemi ini juga harus segera disiapkan lebih matang.

Editor: Noverius Laoli