KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badai pemutusan hubungan pekerjaan (PHK) yang masih berlanjut di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menuntut pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto untuk cepat mengambil kebijakan agar tidak semakin banyak perusahaan atau pabrik yang tumbang. 

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, mengatakan, pemerintahan Prabowo harus bekerja serius dalam menangani masalah PHK khususnya di sektor padat karya seperti TPT.

"Pemerintahan baru harus segera mencari solusi untuk mengatasi PHK terutama di industri tekstil," katanya kepada KONTAN, Kamis (24/10/2024).

Baca Juga: PHK Massal Jadi Tantangan Berat Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menurut Sutrisno, penurunan permintaan dari pasar global sangat berpengaruh terhadap kinerja industri tekstil di dalam negeri yang berorientasi ekspor.

Di sisi lain, pasar dalam negeri juga melemah akibat penurunan daya beli. Celakanya, pasar dalam negeri juga tak mampu menyerap produksi akibat luber produk impor yang harganya sangat murah.

"Banjir produk impor yang hingga saat ini belum bisa diatasi," terang Sutrisno.

Atas dasar itu, Apindo mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap masuknya barang impor ilegal karena sangat merugikan pelaku usaha di dalam negeri.

Baca Juga: Pernah Jadi Raja Tekstil, Kini Sritex Dinyatakan Pailit

Penegakan hukum dan sanksi berat harus harus diberlakukan secara tegas dan adil.

"Pemerintah juga harus mencari cara untuk mengatasi masalah disparistas harga yang menyebabkan banjir produk impor," tandas Sutrisno.

Editor: Noverius Laoli