KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guna mengantisipasi adanya peningkatan kasus Covid-19 periode Ramadan dan Idul Fitri, Pemerintah diketahui menerapkan larangan mudik 2021 serta adanya pengetatan syarat bagi masyarakat yang akan bepergian. Namun meski sudah dilakukan kebijakan tersebut masih ditemukan adanya peningkatan kasus.

Meski demikian, Epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani menilai penambahan kasus dapat dikategorikan masih stabil, meski ada tren peningkatan. Namun Laura mengingatkan agar Pemerintah tidak lengah dengan potensi peningkatan kasus pasca lebaran.

Seberapa besar dampak mobilitas masyarakat saat ini terhadap penambahan kasus baru akan terlihat pada dua pekan mendatang atau pasca lebaran.

Dikaitkan dengan adanya kebijakan yang sudah diterapkan saat ini, Laura menyebut bahwa apa yang diharapkan pemerintah dengan larangan mudik tak sejalan dengan apa yang ditangkap masyarakat.

"Kebijakan ini tuh seolah-olah tidak tegas. Jadi bukan larangan mudik yang ditangkap masyarakat tapi durasi waktu mudik yang dilarang. Jadinya masyarakat memilih mudik sebelum tanggal dilarang. Apa yang dilarang pemerintah sama apa yang dipikirkan masyarakat tuh beda. Mungkinkah ini akan membuat peningkatan kasus? pasti ada," jelas Laura kepada Kontan.co.id, Minggu (9/5).

Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Minggu (9/5): Tambah 3.922 kasus, patuhi selalu prokes 5M

Besarnya wilayah Indonesia juga membuat pengawasan antar daerah tidak sama. Laura bahkan menyebut masih ada wilayah yang tidak menerapkan pengawasan pelarangan mudik dengan ketat.

Banyaknya jalur-jalur tikus juga menjadi potensi dilewati para pemudik yang nekat melakukan perjalanan ketika periode pelarangan.

Laura mengatakan, mengubah perilaku masyarakat saat adanya pandemi melalui protokol kesehatan menjadi tantangan tersendiri, terlebih lagi melarang mudik yang sudah menjadi budaya.

Editor: Yudho Winarto