KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengalihkan kewenangan pemberian insentif pajak untuk investasi dari sebelumnya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Hal ini sesuai dengan mandat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. 

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, urusan pemberian insentif untuk para investor seperti Tax Holiday, Tax Allowance, maupun insentif fiskal terkait impor barang modal akan mulai menjadi wewenang BKPM mulai 3 Februari mendatang. 

Baca Juga: Menperin paparkan potensi Industri RI dan rencana omnibus law di WEF 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengonfirmasi rencana tersebut. Ia telah melakukan pembahasan dengan Kepala BKPM terkait koordinasi keduanya dalam hal pemberian insentif fiskal kepada para investor ke depan. 

“Kemarin saya dengan Kepala BKPM sudah membahas […] Nanti BKPM yang memberikan persetujuan dan kita (Kemenkeu) yang mempersiapkan. Maksudnya, nanti tinggal Ditjen Pajak yang melakukan penelitian apakah pemberian insentif fiskal yang diberikan sesuai dengan persetujuan (investasinya),” tutur Sri Mulyani saat ditemui di Ritz Carlton, Rabu (29/1). 

Pada dasarnya, Sri Mulyani melanjutkan, pendelegasian wewenang pemberian insentif fiskal, kepada BKPM tetap mengacu pada peraturan yang telah berlaku. Soal pemberian Tax Holiday, misalnya, tetap berdasarkan PMK 150 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. 

Baca Juga: Pertamina janji optimalkan keterlibatan perusahaan domestik dalam pembangunan kilang

“Untuk 18 area yang ditetapkan kita akan mendelegasikan sesuai dengan kriteria yang sudah ada […] Kalau dia masuk dalam kriteria itu, maka akan dapat approval langsung dari BKPM,” lanjut Sri Mulyani. 

Editor: Noverius Laoli