KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sikap berbeda dengan pemerintah pusat dengan tetap menaikkan Upah Minimum Provinisi (UMP) di Jateng. Ganjar menaikkan UMP Jateng yang senilai Rp 1.742.015 menjadi Rp 1.798.979,12 pada 2021, atau naik sebesar 3,27 persen.

Namun keputusan Ganjar ini justru membuat sejumlah kalangan pengusaha akan menggugat Ganjar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menilai, Ganjar tidak menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik.

Dianggap rugikan dunia usaha yang masih terpuruk

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi menjelaskan, pihaknya telah mempersiapkan pengajuan gugatan. Keputusan Ganjar, kata dia, membuat dunia usaha kian dalam kondisi kesulitan saat ini. "Merugikan bagi dunia usaha yang faktanya saat ini masih dalam keadaan terpuruk," ujar Frans.

Frans mengatakan, keputusan Ganjar menaikkan UMP bertentangan dengan Permenaker No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ganjar juga mengambil langkah berbeda dengan pemerintah pusat.

Baca Juga: Pemda kabupaten/kota di Jawa Tengah mulai bahas UMK, ini usulan UMK Kabupaten Blora

Padahal penolakan kenaikan UMP telah dituangkan Menaker dalam surat edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Patut diduga bahwa Gubernur tidak melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik," tutur dia.

Ganjar minta perusahaan transparan Menanggapi hal tersebut, Ganjar meminta pengusaha mengedepankan komunikasi. Ia juga berharap perusahaan bisa jujur dengan kondisi mereka.

Editor: Yudho Winarto