KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang menteri-menterinya mengeluarkan kebijakan strategis menjelang pelantikan.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede menilai pelarangan tersebut hanya berkaitan dengan pergantian eselon 1 hingga perombakan direktur BUMN.

Baca Juga: Jokowi: Penghentian sementara operasional Boeing 737 demi keselamatan penumpang

Dia memandang, tidak ada pelarangan dalam membuat tindakan strategis dalam rangka memperbaiki ekonomi, seperti memperbaiki neraca dagang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan menurutnya dibutuhkan tindakan strategis untuk mengantisipasi gejolak keuangan global yang terjadi saat ini.

Lebih lanjut Raden mengatakan, berbagai kebijakan strategis yang bertujuan untuk perbaikan ke depan akan sangat menguntungkan menteri baru.

"Saya yakin untuk kebaikan ke depan, langkah strategis tetap bisa dilakukan, apalagi di tengah keadaan dunia yang kurang kondusif. Kita tidak bisa menunggu hingga 2,5 bulan ke depan dengan berpangku tangan," terang Raden kepada Kontan.co.id, Selasa (6/8).

Raden pun mengemukakan berbagai gagasannya terkait kebijakan-kebijakan strategis yang perlu dibuat. Pertama, berkaitan dengan kebijakan fiskal. Menurut Raden, dibutuhkan kebijakan fiskal yang kondusif dan tidak membuat gaduh wajib pajak dan mengganggu iklim investasi.

Baca Juga: Jokowi larang menteri bahas satuan tiga dengan DPR

Bahkan menurutnya, perlu dibuat langkah strategis untuk stimulus fiskal karena permintaan dan ekonomi dunia yang melemah.

Editor: Noverius Laoli