KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa kini perhatian para pemangku kepentingan terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) semakin serius. Untuk itu, sinergi menurutnya bisa menjadi kunci dalam memajukan BUMD ke depan.

Yusharto menilai, untuk menjadikan BUMD optimal dalam pelayanan publik tidaklah mudah, namun proses inilah yang sedang dilakukan pembenahan.

Untuk itu, ia mengajak para pemangku kepentingan harus memiliki satu persepsi untuk mengembangkan dan memperbaiki good corporate governance setiap BUMD di pemerintah daerah.

Inovasi Tanpa Henti: Kepemimpinan Huawei di Smartphone Lipat

“Bicara BUMD, tidak dapat dilakukan secara parsial, baik BUMD perbankan, BUMD air minum, BUMD migas, dan BUMD lainnya, diharapkan bersinergi. Ini akan menjadi kunci untuk kita memajukan BUMD ke depan,” kata Yusharto dalam keterangannya, Kamis (1/5).

Baca Juga: Regional Jawa Pertamina Produksi Minyak 54.200 Barel Sepanjang 2024

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan bahwa BUMD menjadi salah satu konsen di Kemendagri maupun daerah, sebab akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia memandang perlunya dukungan penuh dari pemangku kepentingan, setidaknya kepastian payung hukum BUMD.

“Hal ini penting guna memberikan keyakinan dalam melakukan pengelolaan BUMD dan memberikan kepercayaan bagi pihak lain,” jelasnya.

Namun disisi lain, sebagai salah satu saluran pelayanan publik, BUMD harus mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.