KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Perpres tersebut merupakan payung hukum dari program kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai yang tujukan untuk peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan dalam rangka upaya menurunkan emisi gas rumah kaca.

Baca Juga: Perpres kendaraan listrik terbit, berikut yang berhak menerima insentif tersebut

Percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai juga bertujuan mendorong penguasaan teknologi industri dan rancang bangun kendaraan, serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan bermotor.

Dalam Bab III pasal 17 hingga pasal 21 pada beleid tersebut, tertuang kebijakan pemberian insentif untuk mendukung percepatan program kendaraan listrik, yang terdiri dari insentif fiskal maupun non fiskal.

Pada pasal 19, terdapat setidaknya 14 jenis insentif fiskal yang ditetapkan pemerintah.

Pertama, insentif bea masuk atas importasi KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai lengkap (Completely Knock Down/CKD), KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knock Down/IKD), atau komponen utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu.

Kedua, insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM. Ketiga, insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah. Keempat, insentif bea masuk atas importasi mesin, barang, dan bahan dalam rangka penanaman modal.

Baca Juga: Banyak pekerjaan rumah untuk lokalisasi komponen mobil listrik

Editor: Noverius Laoli