KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti melaporkan realisasi pencairan untuk program pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke daerah di akhir 2021 mencapai Rp 6,8 triliun kepada 31 pemerintah daerah (pemda).

“Ini dilakukan pencairan untuk 31 pemda sebesar Rp 6,8 triliun dan akan berjalan terus karena ini proyeknya multiyears,” tutur Prima dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (20/1).

Adapun, pencairan sebesar Rp 6,8 triliun kepada 31 pemda tersebut terdiri dari pinjaman PEN Daerah melalui APBN kepada 18 pemda sebesar Rp 1,98 triliun dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kepada 13 pemda sebesar Rp 4,82 triliun.

Digitalisasi Layanan JKN Lewat Mobile JKN Sangat Efisien Membantu Tiara

Baca Juga: BI Siapkan Strategi Mempercepat Digitalsiasi Sitem Pembayaran

Pemerintah sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi antara DJPK dan PT SMI untuk menindaklanjuti permohonan pinjaman PEN daerah menjadi perjanjian pemberian pinjaman atas 76 pemda dengan nilai komitmen Rp 18,77 triliun.

Hal itu terdiri dari pinjaman PEN daerah dengan sumber dari APBN untuk 42 pemda sebesar Rp 9,76 triliun dan PT SMI kepada 34 pemda sebesar Rp 9 triliun.

“Pinjaman daerah dimulai prosesnya dengan koordinasi dari proposal yang masuk. Proposal yang masuk ada 76 dengan nilai komitmen Rp18,77 triliun,” ujarnya.

Kemudian ditandatangani perjanjian pemberian pinjaman antara PT SMI bersama 74 pemda yang terpilih dengan nilai komitmen Rp18,56 triliun meliputi 42 pemda dari APBN sebesar Rp 9,76 triliun dan PT SMI kepada 32 pemda Rp8,8 triliun.

Baca Juga: Kemenkeu Catat Pendapatan Daerah Tumbuh Tipis pada 2021