KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pelaksanaan program makan siang gratis berpotensi membuka lebar peluang defisit anggaran negara pada tahun 2025. 

Pun jika program ini dilakukan, ruang fiskal perintah tidak cukup mampu membiayai 62 juta jumlah murid yang terdaftar untuk diberikan makan siang gratis. 

Berdasarkan hitungannya, dengan 30% jumlah murid terdaftar saja, pemerintah membutuhkan anggaran besar mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 130 triliun untuk pelaksanaan program ini. 

NPL Berhasil Ditekan, KB Bank Optimis Bukukan Laba Bersih di Tahun 2025

Baca Juga: Bappenas Siapkan Rencana Anggaran 2025, Termasuk Program Makan Siang Gratis

"Jadi relatif besar apalagi jika dikomporasikan dengan beberapa pos anggaran yang sudah ada saat ini seperti Bansos ataupun subsidi," jelas Rendy pada Kontan.co.id, Senin (6/5). 

Dengan kondisi seperti itu, ada beberapa skenario yang mungkin dilakukan pemerintah untuk merealisasikan program populis ini. 

Pertama, penarikan utang baru. Kedua, peningkatan rasio pajak. Ketiga, relokasi anggaran yang program yang sudah ada. 

"Beberapa pos yang kemudian berpotensi akan direlokasi termasuk di dalamnya pos subsidi untuk BBM, belanja pendidikan dan lebih khusus seperti misalnya belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," jelas Rendy. 

Baca Juga: Rupiah Melemah, Bulog: Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah untuk melakukan perhitungan yang mendalam antara beban biaya yang akan dikeluarkan dengan besaran manfaat yang didapat dari program ini jika ingin melakukan relokasi program. 

Editor: Noverius Laoli