KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat berhati-hati soal urusan perseteruan Indonesia dengan China di Perairan Natuna yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. 

Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan, menyebutkan, Prabowo tidak ingin terkesan keras dan dipersepsikan menggunakan jalur militer dalam upaya penyelesaian, agar hubungan diplomatik jangka panjang dengan China tidak terganggu.

"Kalau pendekatannya militer, itu justru bisa merusak diplomasi kita, justru yang bisa dipersalahkan adalah kita," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1). 

Baca Juga: Hikmahanto: Mau tandingi coast guard China di Natuna, ya kapal TNI AL

Dahnil menegaskan, persoalan di ZEE Indonesia adalah pelanggaran hak berdaulat. Oleh sebab itu, langkah yang pemerintah tempuh berbeda dibanding ketika yang dilanggar adalah wilayah kedaulatan. 

"Nah, ini kan cara-caranya kalau hak berdaulat, cara-cara diplomasi dan macam-macam," terang Dahnil. Meski demikian, ia memastikan, Prabowo tetap tegas soal persoalan tersebut. 

Prabowo menyayangkan China yang mengklaim ZEE Indonesia, tepatnya di Perairan Natuna. Apalagi, konflik itu terjadi setelah Prabowo berkunjung ke negeri tembok raksasa pada 15 Desember 2019. 

Baca Juga: KKP tengah mengevaluasi larangan kapal ikan di atas 150 GT

Dahnil juga memastikan, Prabowo tetap intens berkomunikasi dengan Pemerintah China, khususnya saat kapal nelayan dan Coast Guard China melanggar area ZEE Indonesia. 

Editor: S.S. Kurniawan