KONTAN.CO.ID - Pemerintah berencana mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan pada akhir Maret 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi efisiensi energi di tengah ketidakpastian global yang mendorong kenaikan tekanan harga energi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kebijakan tersebut akan segera diumumkan setelah melalui pembahasan di internal pemerintah. Pemerintah berharap langkah ini dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama dari mobilitas aparatur sipil negara (ASN) di kota-kota besar. Namun, sejumlah pihak menilai dampaknya terhadap efisiensi energi nasional dan beban fiskal negara relatif terbatas.
FITRA: Penghematan BBM dari WFH Cenderung Simbolik Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai, kebijakan WFH memang tampak menarik sebagai instrumen penghematan BBM, tetapi efeknya dinilai lebih bersifat jangka pendek dan simbolik jika dilihat dari perspektif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara teori, pengurangan mobilitas ASN dapat menekan konsumsi BBM harian. Namun, konsumsi BBM nasional tidak hanya ditopang perjalanan ASN, melainkan didominasi sektor logistik, industri, dan transportasi umum yang porsinya jauh lebih besar.
Baca Juga: Daftar 20 Universitas Terbaik Indonesia, Sila Pilih untuk Daftar UTBK di Snbmp.id “Artinya, dampak fiskal dari WFH terhadap penghematan subsidi energi relatif kecil dibanding total beban subsidi yang terus meningkat,” ujar Badiul kepada Kontan, Minggu (29/3/2026). Proyeksi Penghematan BBM: Potensi Besar, Dampak Riil Kecil Badiul memproyeksikan, dengan asumsi moderat sekitar 50% dari ±4,2 juta ASN menerapkan WFH dan menghemat rata-rata 1 liter BBM per hari kerja, potensi penghematan bisa mencapai sekitar 554 juta liter per tahun. Namun setelah memperhitungkan kebocoran (leakage) serta pergeseran konsumsi energi ke rumah tangga, dampak riilnya diperkirakan hanya sekitar Rp 1 triliun hingga Rp 1,2 triliun per tahun. Nilai tersebut bahkan kurang dari 1% total subsidi energi nasional. Dengan demikian, kebijakan WFH lebih mencerminkan efisiensi marginal dibanding solusi strategis jangka panjang. Risiko Cost Shifting dan Moral Hazard Badiul juga mengingatkan adanya potensi cost shifting, yakni beban energi yang berpindah dari negara ke individu. Dalam skenario ini, konsumsi BBM mungkin turun, tetapi konsumsi listrik rumah tangga berpotensi meningkat tanpa pengurangan energi agregat secara signifikan.
Selain itu, kebijakan ini dinilai berisiko menimbulkan moral hazard karena pemerintah tampak responsif menghadapi ancaman krisis energi, tetapi belum menyentuh akar persoalan utama seperti ketergantungan struktural terhadap BBM fosil dan lemahnya reformasi sektor transportasi.
Baca Juga: Resmi Berlaku, 8 Aplikasi Medsos & Game Ini Wajib Hapus Akun Anak-Anak Ia juga menekankan, jika tidak dirancang matang, kebijakan WFH bisa menurunkan kualitas layanan publik, terutama sektor pelayanan yang masih mengandalkan kehadiran fisik. “Efisiensi energi bisa menjadi semu jika dibayar dengan penurunan produktivitas birokrasi dan kualitas pelayanan,” ujarnya.
