KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Terungkapnya rudal Korea Utara yang ditembakkan oleh Rusia di Ukraina mengandung sejumlah besar komponen yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS, menggarisbawahi sulitnya menerapkan sanksi terhadap Pyongyang. 

Akan tetapi, menurut para ahli, namun dapat membantu mengungkap jaringan pengadaan ilegal.

Conflict Armament Research (CAR), sebuah organisasi berbasis di Inggris yang melacak asal-usul senjata yang digunakan dalam konflik, memeriksa sisa-sisa rudal balistik Korea Utara yang digunakan oleh Rusia melawan pasukan Ukraina di Kharkiv pada 2 Januari 2024.

Mengutip Reuters, dalam sebuah laporan yang dirilis minggu ini, disebutkan bahwa pihaknya telah memeriksa komponen-komponen elektronik, termasuk sistem navigasi rudal. 

Hasilnya ditemukan bahwa banyak di antaranya baru-baru ini diproduksi dan memiliki tanda dari perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat.

Dikatakan bahwa 75% dari komponen yang didokumentasikan terkait dengan perusahaan yang didirikan di Amerika Serikat, 16% dengan perusahaan di Eropa, dan 11% dengan perusahaan di Asia.

Menurut laporan tersebut, kode tanggal pada komponen-komponen tersebut menunjukkan lebih dari tiga perempatnya diproduksi antara tahun 2021 dan 2023 dan bahwa rudal tersebut tidak mungkin dirakit sebelum Maret tahun lalu.

Baca Juga: Kim Jong Un Pantau Langsung Uji Coba Rudal Korea Utara

Pakar sanksi mengatakan, temuan ini tidak mengejutkan meskipun selama bertahun-tahun Amerika Serikat telah memimpin upaya internasional untuk membatasi kemampuan Korea Utara dalam memperoleh suku cadang dan pendanaan untuk program rudal balistik dan senjata nuklirnya.

CAR mengatakan temuannya menunjukkan betapa sulitnya mengendalikan ekspor komponen elektronik komersial, dan betapa bergantungnya negara-negara seperti Korea Utara, Rusia dan Iran pada teknologi impor.

“Korea Utara (dan Rusia serta Iran) ahli dalam menghindari sanksi PBB dan AS melalui perusahaan-perusahaan terdepan dan upaya-upaya lainnya,” kata Anthony Ruggiero dari lembaga pemikir Foundation for Defense of Democracies di Washington, yang mengarahkan upaya sanksi Korea Utara pada pemerintahan Trump.

“Meskipun sanksi AS kuat di atas kertas, sanksi harus ditegakkan agar efektif,” katanya.

CAR juga menekankan perlunya Washington dan sekutunya untuk terus memperbarui daftar sanksi dan mengeluarkan dana untuk penegakan sanksi.

“Kami tidak melakukan satu pun tindakan terhadap sanksi terhadap Korea Utara,” katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintahan Biden, khususnya, perlu berbuat lebih banyak untuk menargetkan perusahaan, individu, dan bank Tiongkok yang membantu menghindari sanksi.

Baca Juga: Korsel Jalin Hubungan Diplomatik dengan Teman Lama Korut, Negara Manakah?

CAR mengatakan pihaknya bekerja sama dengan industri untuk melacak komponen rudal dan mengidentifikasi entitas yang bertanggung jawab atas pengalihannya ke Korea Utara, sehingga tidak akan mengidentifikasi perusahaan yang terkait dengan produksinya. Itu juga tidak mengidentifikasi komponen spesifik.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie