KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menjadi salah satu instrumen pembiayaan utang pemerintah. Tak hanya untuk menutup defisit anggaran, SBSN juga berfungsi untuk membiayai sejumlah proyek pemerintah.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto mengatakan, pada pagu anggaran 2017, proyek yang dibayai SBSN mencapai 16,76 triliun.

Jumlah itu terdiri dari 590 proyek yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia pada tiga Kementerian atau Lembaga (K/L), yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera).

"Realisasi (pembiayaan) proyek SBSN sampai Desember 2017 diperkirakan akan mencapai 90,40%. Saya kira tidak terlalu buruk, tetapi tentu kita harap tahun akan datang bisa lebih besar lagi," kata Suminto di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jumat (22/12). Dengan demikian, realisasi pembiayaannya hingga akhir tahun ini mencapai Rp 15,15 triliun.

Oleh karena itu ia menilai, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan terkait proyek yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2017. Misalnya, memperpanjang pelaksanaan pekerjaan proyek single year kontrak selama 90 hari kalender pada tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang ada.

Demikian juga dengan peluncuran proyek multi years di tahun anggaran 2018 nanti. "Dengan demikian kita harapkan terutama yang dikontrak apa-apa yang masih tersisa di 2017 bisa diluncurkan di tahun anggaran 2018," tambah dia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Pera Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, rata-rata penyerapan SBSN dalam proyek di direktoratnya mencapai 89%. Tahun ini sendiri lanjut Arie, pihaknya memperkirakan penyerapan mencapai 90% dan lebih baik lagi di tahun depan.

"Efek ekonomi yang sangat besar diharapkan dengan mendukung sistem logistik nasional yaitu Sumatera, Pantura, Jawa, Kalimantan, Trans Maluku, dan Trans Papua serta mendukung kawasan strategi nasional yaitu Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, dan kawasan industri," kata Arie.

Editor: Yudho Winarto