KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tinggal sepekan lagi masa jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi berakhir. Kini pemerintah tengah memilih calon Dirjen Pajak pengganti Ken, mulai 1 Desember 2017.

Tiga nama sudah diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan dibahas Tim Penilai Akhir. Mereka adalah Suryo Utomo, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Awan Nurmawan Nuh, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, serta Robert Pakpahan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Dari tiga nama tersebut, kabar yang sampai Kontan.co.id menyebutkan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui Robert Pakpahan untuk menjadi Dirjen Pajak yang baru. Tapi Sri Mulyani enggan berkomentar terkait kabar atas dipilihnya Robert. Ia hanya bilang, akan mengumumkan nama Dirjen Pajak jika Presiden sudah membuat penetapan

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi juga tak bersedia mengonfirmasi kabar tersebut. Alasannya, Dirjen Pajak masih digodok tim penilai akhir. "Saya belum tahu," katanya kepada KONTAN, Kamis (23/11).

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi membenarkan kabar penunjukan Robert sebagai Dirjen Pajak yang baru. Menurut Sofjan, penunjukan Robert berdasarkan usul Sri Mulyani. "Saya pikir karena kapabilitasnya. Robert punya kemampuan," ungkapnya kepada KONTAN.

Reformasi pajak

Yang terang, kini segunung pekerjaan rumah sudah menanti dituntaskan oleh Dirjen Pajak yang baru. Di antara sekian PR, kata Pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan Ronny Bako, reformasi pajak harus jadi misi prioritas Dirjen Pajak baru. Maklum, reformasi pajak ini makin krusial sebagai kelanjutan dari upaya program pengampunan pajak (tax amnesty), serta menghadapi pertukaran data pajak tahun depan (AeOI).

Reformasi pajak ini menjadi sarana menaikkan daya saing Indonesia di mata dunia, termasuk menarik investasi. Sebab sorotan investor dan pengusaha adalah kepastian dan iklim perpajakan di Tanah Air. Toh, sejumlah negara di dunia juga berlomba-lomba menurunkan tarif pajak serta menggelar reformasi pajak.

Alhasil, reformasi pajak harus menyeluruh. Mulai dari tarifnya, dan harus sejalan dengan upaya mendorong kemajuan industri dan sektor riil, serta memacu kesadaran pajak tanpa kesan menakut-nakuti.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo berharap, siapa pun yang terpilih, harus cepat bergerak terutama mengeksekusi agenda reformasi. Dia menilai Robert akan diterima di internal Ditjen Pajak dan pebisnis. Kelemahannya, Robert kurang berpengalaman di lapangan lantaran tak pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah Pajak.

Editor: Sanny Cicilia