KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan tiga Rancangan Undang Undang (RUU) omnibus law antara lain Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Omnibus Law Perpajakan, dan Omnibus Law Ibukota Negara masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Ketiga, beleid yang bertujuan meningkatkan investasi ini telah disahkan dalam rapat Paripurna ke-8 periode sidang 2019-2020.

Baca Juga: Mahfud MD sebut masih ada ruang memberi masukan pada RUU Cipta Lapangan Kerja

Ketua Badan Legislatif (Baleg) Andi Agtas mengatakan, meski masuk prolegnas, pihaknya sampai hari ini belum menerima draf ketiga omnibus law tersebut. Dia bilang, berbeda dengan RUU lain, omnibus law  mempunyai perlakuan khusus. 

Maka, meski draf belum masuk tapi omnibus law  bisa masuk prolegnas. Selain itu, aturan sapu jagad ini merupakan mandatori langsung dari Presiden RI Joko Widodo. 

“Pembahasannya masih belum tahu akan menjadi tanggung jawab siapa. Tinggal tunggu surat presiden (Surpres). Masuk ke prolegnas 2020 berarti harapannya dalam tahun ini bisa selesai,” kata Andi seusai rapat Paripurna di Kompleks DPR/MPR RI, Rabu (22/1).

Baca Juga: Mahfud MD: RUU omnibus law cipta lapangan kerja bukan demi kepentingan investor asing

Andi menjelaskan mekanismenya, begitu Surpres Omnibus Law, beserta draf dan naskah akademik, parlemen akan dikaji terlebih dahulu di Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan alat kelengkapan yang dibahas. Sehingga, sampai saat ini DPR RI belum menentukan ketiga RUU akan dibahas di Baleg, Komisi XI, atau lainnya.

Editor: Noverius Laoli