KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menganggarkan insentif pajak sebesar Rp 120,6 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kendati demikian bantuan dunia usaha itu belum banyak terserat.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan realisasi insentif pajak sampai dengan akhir Mei 2020 sebesar Rp  8,2 triliun atau setara 6,8% dari total alokasi insentif. Adapun total anggaran ini berkurang Rp 2,4 triliun, Seban insentif pembebasan PPh Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimasukkan dalam stimulus khusus UMKM.

Baca Juga: Suku bunga SBN dan nilai tukar rupiah diubah dalam asumsi dasar makro 2021

Rincian anggarannya, pertama untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) Rp 25,66 triliun,pembebasan  PPh Pasal 22 Impor Rp 14,75 triliun, diskon 30% PPh Pasal 25 Rp 14,4 triliun,  dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 5,8 triliun.

Kemudian, penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% sebesar Rp 20 triliun, tambahan insentif PPh Pasal 21 DPT senilai Rp 14 triliun, dan cadangan stimulus lainnya yakni Rp 26 triliun. 

Aturan penurunan tarif PPh Badan tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sedangkan, untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Pasal 22 Impor, dan restitusi PPN sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Baca Juga: Pebisnis minta relaksasi pajak dari Pemprov DKI Jakarta

Nah teranyar, keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019. Beleid ini ditetapkan pada 10 Juni 2020.

Editor: Tendi Mahadi