KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Antisipasi risiko penyebaran virus Korona atau Covid-19 gelombang kedua, membuat investor cenderung melirik Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor jangka pendek. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut, di tengah penantian pasar terhadap upaya pemulihan ekonomi. 

Asal tahu saja, dalam lelang kali ini seri PBS002 yang akan jatuh tempo pada 15 Januari 2022 menjadi seri yang paling banyak diburu investor dengan jumlah penawaran Rp 19,75 triliun. Sedangkan dana yang diserap pemerintah dari seri ini, mencapai Rp 4,26 triliun sekaligus serapan terbesar. Yield rata-rata tertimbang yang seri ini menangkan sebesar 5,26%.

Baca Juga: Burden sharing BI-Kemenkeu jadi sentimen positif lelang SBSN 7 Juli 2020

"Tenor pendek lebih diminati investor karena tingkat penyebaran covid gelombang kedua masih tinggi dan menunggu proses pemulihan ekonomi pasca dibukanya kembali perekonomian," kata Head of Fixed Income Bank BNI Edy Pramono kepada Kontan, Selasa (7/7).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan hasil lelang SBSN hari ini, berhasil diserap oleh pemerintah sebanyak Rp 9,5 triliun atau di atas target indikatif yakni Rp 7 triliun. Adapun total penawaran yang masuk dalam lelang SBSN kali ini mencapai Rp 41,61 triliun. 

Menurut Edy, sentimen pada kenaikan lelang SBSN kali ini dikarenakan kepercayaan diri investor terhadap langkah burden sharing antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Kesepakatan tersebut hanya dilakukan di tahun ini saja, untuk menghadapi keadaan darurat sehingga supply bond di pasar keuangan Tanah Air dapat terjaga. 

Sebagai informasi, kemarin (6/7) BI dan Kemenkeu menyepakati skema burden sharing dimana beban dampak Covid-19 untuk public goods (Kesehatan, Perlindungan Sosial, Sektoral, K/L, Pemda) sebesar Rp 397 triliun bakal ditanggung sepenuhnya oleh BI tanpa bunga. 

Baca Juga: Pasang target Rp 7 triliun, pemerintah serap lelang SBSN di atas target indikatif

Selanjutnya, non public goods (UMKM) bakal mendapatkan stimulus hingga Rp 123,46 triliun, lewat BI reverse repo rate dikurangi diskon 1%. Sedangkan untuk non public goods (Korporasi non UMKM)  mengacu pada BI reverse repo rate. Terakhir, untuk non public goods (lainnya), insentif akan ditanggung 100% oleh pemerintah.

Editor: Tendi Mahadi