KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengharuskan beberapa pekerjaan dilakukan dari rumah atau work from home (WFH). Tak terkecuali bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani curhat selama WFH hampir tiga bulan, dirinya mengaku bekerja lebih lama dari jam kerja normal di Kementerian Keuangan bahkan hampir 24 jam. Meski dalam situasi normal, kadang Sri Mulyani pun juga sudah bekerja lebih lama, hanya saja ketika WFH pekerjaannya menjadi padat.  

“Tidak ada bedanya antara home sama work, sehingga kerjanya luar biasa panjang. Dari survey rata-rata pegawai di Kemenkeu ini ada 24,84% yang mengaku lebih banyak bekerja dari jam kerja normal. Itu saya termasuk di dalamnya,” kata Sri Mulyani dalam Pertemuan Internal Seluruh Pegawai Kemenkeu via daring, Jumat (19/6).

Baca Juga: Sri Mulyani optimistis penerimaan perpajakan 2021 bisa tumbuh 10,5%

Sri Mulyani mengaku selama WFH berbagai agenda rapat pertemuan jauh lebih padat. Antara satu agenda ke agenda lain berada dalam jeda waktu yang singkat. Sebab, tidak dibutuhkan mobilisasi yang menghabiskan waktu di jalan, semua pertemuan via daring. 

“Bahkan kadang tidak ada jedanya, karena orang menganggap selama WFH tidak butuh waktu di jalan, hanya pindah dari satu zoom ke another zoom,” curhat Menkeu.

Meski begitu, sebagai bendahara negara, dalam setiap rapat selama WFH, Menkeu musti tetap menyiapkan materi presentasi yang lengkap dan kredibel.  “Karena setiap apa yang disampaikan akan menyangkut keuangan negara,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan memang dalam situasi pandemi ini mengharuskan pemerintah kerja lebih keras. Sebab, corona virus disease 2019 (Covid-19) telah berdampak terhadap bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Dus, pengelolaan keuangan negara harus lebih prudent untuk memitigasi dan merancang pemulihan ekonomi.

Makanya, Kemenkeu membuat instrumen fiskal yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dirancang lebih fleksibel. 

Defisit APBN 2020 yang sebelumnya ditargetkan 1,75% terhadap produk domestik bruto (PDB) melebar menjadi 6,34% terhadap PDB.  

Editor: Herlina Kartika Dewi