KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Sepanjang semester satu tahun 2022, jumlah perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tercatat menurun dibanding tahun 2021.

Mengutip data dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dari 5 pengadilan niaga (PN) yakni PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya dan PN Makassar, tren kasus PKPU tercatat menurun.

Tercatat pada Januari-Juni 2021, terdapat 396 perkara PKPU dan 72 perkara kepailitan. Sedangkan pada Januari-Juni 2022 terdapat 240 perkara PKPU dan 51 perkara kepailitan.

Ketua Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Ajib Hamdani mengatakan, kondisi tersebut memberikan gambaran jika dunia usaha berbanding lurus dengan kondisi perekonomian secara umum.

Baca Juga: Investor Ritel Mengeluh, Perdamaian PKPU Waskita Beton (WSBP) Berujung Kasasi

Ekonomi menunjukkan tren yang positif pada tahun 2022 ini dibandingkan dengan kondisi tahun 2021.

"Jika kondisi ini secara konsisten bisa bertahan sampai akhir tahun, dunia usaha akan menunjukkan tren perbaikan. Salah satunya penurunan jumlah perkara PKPU dan perkara kepailitan," ucap Ajib kepada Kontan.co.id, Senin (11/7).

Ajib mengatakan, PKPU yang diminta oleh pihak ketiga ataupun dilakukan secara volunter oleh pengusahanya, menjadi indikator kesulitan dunia usaha dalam menjalankan usahanya.

Harapan dunia usaha, tren ini terus terjaga sampai akhir tahun, untuk menjaga momentum peralihan dari masa pandemi ke endemi, dan dunia usaha kembali stabil.

“Semakin sedikit angka PKPU ini, berarti ekonomi semakin membaik,” ujar Ajib.

Baca Juga: Mayoritas Kreditur Setuju, Garuda Indonesia (GIAA) Lolos dari Ancaman Pailit

Editor: Noverius Laoli