KONTAN.CO.ID - TOKYO. Beberapa bulan sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, Perdana Menteri Shinzo Abe membuat perubahan kebijakan, yang untuk pertama kalinya memungkinkan militer Jepang merencanakan serangan terhadap sasaran darat.

Pasukan Bela Diri Jepang diarahkan untuk menghentikan penyerang di udara dan laut. Perubahan kebijakan tersebut akan mengarahkan militer untuk membuat doktrin guna menargetkan situs musuh di darat, sebuah misi yang membutuhkan pembelian senjata jarak jauh seperti rudal jelajah.

Jika diadopsi oleh pemerintahan berikutnya, kebijakan tersebut akan menandai salah satu perubahan paling signifikan dalam sikap militer Jepang sejak akhir Perang Dunia II. Jepang mencabut haknya untuk berperang setelah Perang Dunia II.

Ini mencerminkan dorongan lama Abe untuk militer yang lebih kuat dan keprihatinan Tokyo yang mendalam tentang pengaruh China di wilayah tersebut. Pemerintah Jepang khawatir dengan peningkatan aktivitas militer China di sekitar pulau-pulau kecil yang ada di Laut China Timur yang disengketakan.

Baca Juga: Sah, Jepang dan India tandatangani kesepakatan kerja sama pertahanan baru

"Alasan utama tindakan kami adalah China. Kami belum terlalu menekankan hal itu, tetapi pilihan keamanan yang kami buat adalah karena China," kata Masahisa Sato, anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, seperti dikutip Reuters.

Di Pemerintahan Abe, Sato pernah menjabat sebagai wakil menteri pertahanan dan wakil menteri luar negeri.

Abe menginstruksikan pembuat kebijakan pertahanan senior pada Juni lalu guna membuat proposal LDP untuk militer, yang mencakup doktrin serangan darat atau serangan lainnya.

Usulan itu akan menjadi kebijakan pemerintah jika dimasukkan dalam strategi pertahanan nasional yang direvisi, menurut dua orang dalam partai, termasuk penjabat Sekretaris Jenderal LDP Tomomi Inada.

Baca Juga: Ketegangan dengan China meningkat, Presiden Taiwan kunjungi pangkalan rudal

Editor: S.S. Kurniawan