KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan adanya potensi Proyek Tangguh Train 3 oleh BP Berau Ltd mundur jadwal operasinya ke 2022. Sejatinya, Proyek Strategis Nasional (PSN) ini diharapkan bisa rampung pada tahun ini. 

Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengungkapkan pemunduran jadwal dikarenakan terjadinya outbreak kasus covid pada area pengerjaan proyek. Hal ini membuat pembatasan pekerja terpaksa harus dilakukan.

"Agak berat untuk bisa onstream pada tahun ini. Sekarang tidak bisa lagi bekerja dengan 13 ribu pekerja dilapangan seperti dulu," jelas Julius kepada Kontan.co.id, Rabu (30/6).

Julius mengungkapkan, saat ini jumlah pekerja yang bisa dioptimalkan hanya sebanyak 8.000 hingga 9.000. Adapun, saat ini analisa lebih lanjut masih dilakukan SKK Migas. Proyek Tangguh Train 3 dinilai bisa mundur ke kuartal I maupun kuartal II 2022 mendatang.

Baca Juga: Hingga Juni, tujuh proyek migas sudah onstream

Julius menambahkan, hingga saat ini pengerjaan offshore telah mencapai 99%, sementara pengerjaan onshore mencapai 90%. "Masih kita lakukan optimasi terus. Yang terhambat (pengerjaan) yang di onshore," kata Julius.

Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengungkapkan terkendalanya proyek migas pada situasi saat ini membuat investor pun sulit mencapai produktivitas yang diperlukan.

"Sulit memang karena pembatasan jumlah personel di lapangan, restriksi perjalanan. Ini semua membuat produktivitas proyek terhambat, juga di lain sisi investor/KKKS juga lebih berhati-hati dalam mengeluarkan dana investasinya dalam kondisi masih volatile saat ini," jelas Moshe kepada Kontan.co.id, Kamis (1/7).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai perlu ada komunikasi antara BP selaku KKKS dengan SKK Migas demi pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Meskipun menemui kendala, Komaidi mengungkapkan proyek harus tetap didorong untuk bisa berjalan sesuai target yang ditetapkan.

"Dengan adanya pembatasan jumlah tenaga kerja yg diperbolehkan harus dicarikan cara agar tetap produktif," sambung Komaidi.

Editor: Handoyo .