KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan PT Freeport Indonesia untuk segera menyelesaikan pembangunan smelter tahun ini. Apabila proyek smelter tertahan, maka pemerintah bisa mengenakan bea keluar yang lebih mahal.

Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, melalui PMK tersebut maka tarif bea keluar (BK) untuk konsentrat tembaga didasarkan pada kemajuan fisik pembangunan smelter.

Baca Juga: Anak usaha Amman Mineral (AMMN) Dapat Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Hingga Mei 2024

Oleh karena itu, dirinya mengingatkan Freeport Indonesia untuk bisa menyelesaikan pembangunan smelter pada akhir tahun ini.

"Jadi pemerintah mengharapkan penyelesaian smelter itu yang tertunda dari harusnya Juni-Juni ini kita selesaikan. Kita dapat mengupayakan kalau bisa diselesaikan akhir 2023," ujar Askolani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/7). 

Askolani menyebut, aturan tarif bea keluar dalam PMK 71/2023 juga telah mengakomodir usulan Freeport untuk mendapatkan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga 2024. Namun, konsekuensinya adalah pemerintah mengenakan tarif bea keluar yang semakin mahal.

Baca Juga: Pemerintah Akan Tambah Porsi Saham di Freeport

"Penetapan bea keluar baru didasarkan time table Juli-Desember. Kalau kemudian sesuai usulan Freeport mereka minta excuse April-Mei (2024), maka pemerintah membuat lapisan bea keluar lebih tinggi," katanya.

Dalam aturan yang berlaku mulai 17 Juli 2023 ini, pemerintah menetapkan besaran tarif atau bea keluar dari produk hasil pengolahan mineral logam, berdasarkan kemajuan fisik pembangunan smelter minimal mencapai 50%.

Editor: Noverius Laoli