KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyatakan salah satu fokus utama kebijakan APBN tahun 2022 adalah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Tercatat, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang dianggarkan sebesar Rp 384,8 triliun. Meski begitu, belum ada alokasi anggaran untuk rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

“Saya kira kalau untuk IKN dalam SKB untuk alokasi anggaran indikatif atau pagu indikatif belum termasuk anggaran untuk IKN,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2022, Senin (16/8).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tahun depan masih juga akan fokus meneruskan belanja infrastruktur di dalam rangka meningkatkan produktivitas dan meningkatkan konektivitas.

“Namun kita akan semakin selektif dan tentu diharapkan akan betul – betul makin mencapai prioritas dan efisiensi yang makin baik,” ucap Sri Mulyani.

Dalam paparan Menteri Keuangan menyebutkan, anggaran infrastruktur akan dimanfaatkan untuk sejumlah program. Diantaranya, mendukung ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar antara lain dalam bentuk pembangunan rumah khusus sebanyak 2.250 unit, pembangunan rumah susun sebanyak 3.501 unit, sistem penyediaan air minum sebanyak 222.425 sambungan air minum ke rumah warga (SR), dan sistem pengolahan air limbah untuk 7.904 KK (kartu keluarga).

Baca Juga: Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) I dan II butuh investasi US$ 360 juta

Kemudian, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, handal dan memperhatikan aspek lingkungan. Yakni pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 10.000 sambungan (SR) dan pembangunan 105.000 hektar jaringan irigasi.

Lalu, mendorong peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas. Seperti pembangunan 205 Km jalan baru, pembangunan 8.244 m jembatan baru, dukungan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (JTTS), pembangunan 6.624 Km jalur kereta api, dan pembangunan 6 bandara baru.

Selanjutnya, pemerataan infrastruktur dan akses TIK dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital. Diantaranya untuk penyediaan 2.344 BTS (Base Tranceiver Station) di daerah 3T dan penyediaan kapasitas jaringan internet 25 GBPS melalui satelit.

Editor: Handoyo .