KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan atas nama pemerintah pusat, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 15 triliun.

Dana tersebut ditujukan untuk membiayai program vaksinasi yang mencakup seluruh daerah di Indonesia.

“Artinya, secara nasional mencapai Rp 15 triliun dari APBD yang diharapkan pemda ikut gunakan dalam rangka untuk sukseskan vaksinasi. Saya ingin sampaikan mayoritas keseluruhan dana pengadaan vaksin itu melalui APBN pemerintah pusat, “ ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD RI, Selasa (19/1).

Adapun Sri Mulyani memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan vaksinasi gratis sebesar Rp 73 triliun-Rp 74 triliun. Angka ini masih bisa berubah paling tidak hingga Februari 2021, seiring dengan pengajuan anggaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca Juga: Negara Tanggung Biaya Perawatan Efek Vaksinasi

“Anggaran yang sangat sangat besar meski sudah alokasikan APBN 2021, kita jelas akan meminta Pemda untuk ikut turut serta dalam menangani program vaksinasi termasuk dalam APBD,” tuturnya.

Sri Mulyani mengatakan dana tersebut dialokasikan dari penggunaan sebagian atau earmark Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Rinciannya, Kementerian Keuangan telah melakukan earmarking minimal 4% dari alokasi DAU dan DBH untuk program vaksinasi covid-19.

Adapun cakupan dari ermark DAU dan DBH untuk pelaksanaan vaksinasi yakni dalam bentuk dukungan dan fasilitas pemda melalui dukungan pendanaan APBD dan pendanaan dari sumber DAU dan DBH.

Baca Juga: Sri Mulyani akan pangkas Rp 58 triliun anggaran belanja K/L 2021 untuk beli vaksin

Editor: Noverius Laoli