KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah berencana memperluas basis pajak dengan membidik sektor ilegal. Namun, langkah ini dihadapkan pada tantangan besar. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak serta meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat ekstensifikasi pajak, termasuk menyasar sektor ilegal yang selama ini belum tergarap secara optimal. 

Finex Trader Menangkan BYD M6 dalam Promo Get X2

Baca Juga: Sri Mulyani Ubah Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran Pajak Jadi Paling Lambat Tanggal 15

Sri Mulyani menegaskan bahwa langkah konkret tengah dilakukan, terutama terhadap sektor dengan potensi pajak besar.

"Langkah-langkah ekstensifikasi dilakukan dari sisi pemungutan yang berpotensi atau yang selama ini memang belum terkumpul secara memadai," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4).

Beberapa sektor ilegal yang menjadi fokus pemerintah meliputi penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penebangan liar (illegal logging), dan pertambangan ilegal (illegal mining).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa upaya tersebut melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengawasan dan penegakan aturan. 

"Ini kami lakukan melalui berbagai kerjasama dengan kementerian/lembaga, apakah itu sektor perikanan atau sektor lain, termasuk illegal mining, illegal logging, illegal fishing. Itu kami akan lakukan bersama-sama," kata dia.

Baca Juga: Rencana Perluasan Pajak ke Sektor Ilegal, Ini Beberapa Tantangan yang Bakal Dihadapi

Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai bahwa pemungutan atau penagihan pajak dari sektor ilegal menghadapi tantangan dan risiko besar.