KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini, Kamis (30/1).

Meski begitu, pertemuan tersebut rupanya bukan untuk menyerahkan Surat Presiden terkait Omnibus Law Perpajakan yang telah ditunggu-ditunggu.

Baca Juga: Sri Mulyani sebut omnibus law salah satu cara kembangkan masyarakat kelas menengah

“Ibu Menkeu datang ke sini untuk berkonsultasi terkait rencana pemerintah dalam penyerahan atau pembahasan omnibus law terkait dengan perpajakan […] Jadi terkait dengan omnibus law perpajakan ini tentu saja saya meminta pada Bu Menkeu untuk bisa mengikuti mekanisme yang ada di DPR,” tutur Puan kepada pers, Kamis malam.

Terkait dengan mekanisme yang dimaksud itu, Puan menjelaskan, bahwa penyampaian Surpres omnibus law baru bisa dilakukan oleh pemerintah setelah surat hasil penetapan Prolegnas 2020 dalam Sidang Paripurna, Rabu (22/1) lalu, dikirimkan oleh DPR dan diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Ditjen Pajak optimistis target kenaikan penerimaan pajak 2020 sebesar 23,3% tercapai

Editor: Noverius Laoli