KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lawyer sekaligus salah satu pemegang saham PT Sriwijaya Air Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya telah memulangkan seluruh tenaga staf perbantuan dari Garuda Indonesia Group untuk tidak bekerja lagi di Sriwijaya.

Hal ini sebagai buntut dari kisruh antara Sriwijaya Air Group dengan Garuda Indonesia Group. Seperti diketahui, sebelumnya keduanya menjalin kerja sama operasional. Namun belakangan justru pecah kongsi.

"Pihak Sriwijaya juga hari ini telah mengembalikan semua tenaga staf perbantuan dari Garuda Grup untuk tidak bekerja lagi di Sriwijaya," ujar Yusril dalam siaran persnya, Jakarta, Jumat (8/11).

Baca Juga: Sriwijaya Air Batalkan Sejumlah Penerbangan, Ratusan Penumpang Telantar

Yusril juga mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan langkah untuk mengakhiri kerja sama dengan Garuda Group. Padahal semula, Sriwijaya Air mau menyelesaikan draf perpanjangan perjanjian kerja sama dengan Garuda setidaknya selama 3 bulan ke depan.

"Namun karena deadlock dalam menyusun Board of Directors (BoD) maka dalam rapat Jumat pagi ini, para pemegang saham memutuskan untuk mengambil langkah menghentikan kerja sama manajemen dengan Garuda Grup," kata Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya, Jumat (8/11).

Yusril menuturkan, nota pemberitahuan pengakhiran kerja sama itu telah dikirimkan ke pihak Garuda Indonesia, Citilink, dan GMF hari ini. Tidak hanya itu, Sriwijaya juga memberitahu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca Juga: Banyak penerbangan dibatalkan, Kemhub pelototi Sriwijaya Air

"Sriwijaya juga memberitahukan secara resmi Menteri Perhubungan bahwa manajemen Sriwijaya kini diambil alih dan dijalankan sendiri oleh Sriwijaya," ujarnya.

Adapun sebagai langkah awal pengakhiran kerja sama, para pemegang saham telah memutuskan mengangkat BoD Sriwijaya yang baru. Seluruh BoD baru seluruhnya berasal dari internal Sriwijaya.

Sebagai langkah lanjutan, Yusril mengatakan pihaknya akan mengundang Garuda Grup untuk duduk satu meja membahas pengakhiran kerjasama yang sudah berlangsung selama setahun itu.

"Saya juga meminta agar BPKP dan auditor independen melakukan audit terhadap Sriwijaya untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya selama di-manage oleh Garuda Grup," ungkapnya.

Baca Juga: Luhut dan dua menteri lain dapat hak istimewa, diberi keleluasaan revisi anggaran

Editor: Handoyo .