KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian ESDM berupaya menyediakan infrastruktur penunjang kendaraan listrik, seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyampaikan, tahun 2025 nanti ditargetkan terdapat SPKLU sebanyak 2.400 titik dan SPBKLU sebanyak 10.000 titik.

Hal ini demi menunjang kebutuhan energi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang jumlahnya diprediksi terus meningkat di masa mendatang.

Kementerian ESDM juga mencatat bahwa pembangunan SPKLU dan SPBKLU nanti berpotensi menyerap dana investasi sebesar Rp 4 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.000 orang.

“Untuk SPKLU dan SPBKLU ini sudah diatur dalam Permen No. 13 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari Perpres No. 55 Tahun 2019,” ungkap dia dalam Public Launching KBLBB secara virtual, Kamis (17/12).

Baca Juga: Bagaimana minat pemain otomotif terhadap pasar kendaraan listrik Indonesia?

Dalam catatan Kontan.co.id, saat ini terdapat 62 unit SPKLU yang tersebar di 37 lokasi berbeda. Awal November lalu, Kementerian ESDM juga meresmikan 9 SPBKLU yang berada di Jakarta Selatan (6 unit), Tangerang Selatan (2 unit), dan Tangerang (1 unit).

Pembangunan SPKLU dan SPBKLU dilakukan di lokasi yang terjangkau oleh masyarakat, seperti pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, area bandara, pool taksi, dan sebagainya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menambahkan, jika merujuk pada Perpres No. 55 Tahun 2019, pengadaan SPKLU awalnya dilakukan melalui penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Namun, semakin ke sini, keterlibatan swasta dalam pembangunan SPKLU sudah semakin banyak. Sayangnya, ia tidak menjelaskan secara rinci nama-nama perusahaan swasta yang terlibat dalam penyediaan SPKLU.

Editor: Yudho Winarto